TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah tidak bisa menyembunyikan kekesalan atas keterlambatan pencairan dana PIP tahun 2023.
Rasa kesal ini dilontarkannya saat memfasilitasi percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang berlangsung di Aula SMA Santo Alfonsus Weetebula, Kamis (27/07/2023).
“Saya sangat heran, karena pencairan dana ini seperti dipersulit dan uangnya sengaja dibiarkan mengendap berlama-lama padahal sangat dibutuhkan siswa,” ujar Anita.
Menurutnya, untuk seluruh wilayah Sumba terdapat 15 ribu siswa penerima dana PIP dari berbagai jenjang sekolah.
Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah (ujung kanan) sedang memantau pelaksanaan pencairan dana PIP di Aula SMA Santo Alfonsus Weetebula, Kamis (27/07/2023). (Foto Menara Sumba)
Sementara di SBD sendiri jumlah siswanya mencapai 1.700 orang yang kebanyakan belum melakukan pencairan karena terkendala berbagai macam alasan.
Besaran dana ini bervariasi, dimana siswa SD menerima 450 ribu per tahun, siswa SMP mendapat 750 ribu per tahun, dan siswa SLA sebesar 1 juta per tahun.
“Paling banyak keluhan yang sampai kepada saya sepertinya dipersulit oleh pihak bank saat orang tua mendampingi anaknya hendak mencairkan uang ini,” sebutnya dengan mimik kesal.
Karena itu ia terpaksa turun tangan untuk mempercepat pencairan dana PIP tersebut agar tidak melampaui deadline waktu sehingga siswa bisa segera memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan sekolah.
Suasana percepatan pencairan dana PIP kepada siswa penerima bantuan pendidikan ini yang difasilitasi oleh anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah. (Foto Menara Sumba)
Anita Gah menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah.
Telah banyak laporan yang disampaikan kepadanya bahwa pihak bank penyalur, baik BRI maupun BNI termasuk para kepala sekolah mempersulit pencairan dana PIP.
“Sungguh memprihatinkan, di tengah kondisi masyarakat yang sulit, ada 5 miliar dana PIP yang dikembalikan ke kas negara pada tahun 2021, dan bahkan meningkat jadi 7,8 miliar pada tahun 2022,” ungkapnya.
“Saya prihatin dengan dana PIP yang dikembalikan ke kas negara, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Banyak yang menelpon, sehingga saat ini saya datang untuk mendorong pihak bank agar mempercepat cairnya dana ini” jelas Anita.
Dari berbagai laporan yang diterimanya, selain mempersulit pencairan dana PIP, pihak bank juga sering meminta agar disisakan saldo sebesar Rp 50.000 dalam rekening siswa.
Sejumlah staf dari bank penyalur yang hadir dalam kegiatan percepatan pencairan dana PIP tahun 2023. (Foto Menara Sumba)
Mirisnya lagi, ada kepala sekolah yang mencairkan dana PIP secara kolektif bermodal surat kuasa fiktif dengan meniru tanda tangan orang tua siswa, namun anehnya dilayani oleh pihak bank.
Ia menyayangkan ulah kepala sekolah dan pihak bank yang seolah bekerja sama untuk mempersulit pencairan dana PIP, dan ujung-ujungnya disebut telah dikembalikan ke kas negara.
Tanpa tedeng aling aling, Anita membeberkan jika pihak BRI terburu-buru mendatangi sekolah untuk meminta dilakukannya pencairan usai mendapat informasi jika ia hendak turun ke Sumba memfasilitasi percepatan pencairan dana ini.
“Maaf ya untuk BRI banyak laporan yang sampai ke saya, orang tua siswa yang mau mencairkan uang anaknya disuruh pulang oleh satpam dengan alasan dana belum masuk. Bahkan teller bank enggan melayani print out rekening koran,” ucapnya dengan roman menahan kesal.
Ia menyebut, dana PIP didapatkan siswa sekali dalam setahun, dan bisa dicairkan kapan saja karena buku rekeningnya ada di tangan siswa, bukan malah disimpan oleh pihak sekolah.
“Alasan klasiknya takut buku rekening tersebut hilang,” ungkap Anita lebih lanjut.
Secara terpisah, kepada media ini Yosep Kalumbang, salah satu orang tua siswa yang hadir saat itu membenarkan apa yang telah disampaikan sang wakil rakyat.
“Terkadang harus menunggu sehari ketika hendak mencairkan uang ini, dan terlihat sepertinya ada perlakuan beda antara nasabah umum dengan kami yang hendak mencairkan dana PIP,” akunya.
Karena itu, ia berharap dengan terkuaknya berbagai ketimpangan dalam pengelolaan dana PIP yang telah diungkapkan terang benderang oleh anggota DPR RI ini, kasus yang sama tidak lagi terulang di kemudian hari.
Tidak lupa ia menyampaikan apresiasi atas upaya cepat wakil rakyat yang sangat peduli dengan nasib masyarakat kecil ini.
“Sebagai orang tua siswa penerima dana PIP kami berterima kasih kepada Ibu Anita yang demikian gigih berjuang bagi kepentingan pendidikan anak-anak, khususnya di SBD,” ucapnya. ( TIM/MS )
