TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Tingkat kemalasan yang kian tinggi dan minimnya kemampuan sumber daya manusia membuat sebagian besar warga SBD tergoda jadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan iming-iming gaji besar.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, SIP saat membuka Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan Yayasan VIVAT Indonesia dan YPK Donders, Kamis (05/10/2023) di Tambolaka.
Menurutnya, karena tergiur penghasilan besar, banyak yang kemudian tertipu dan jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat dihimpit persoalan ekonomi.
Dari kiri ke kanan, pimpinan LBH Sarnelli, P. Paulus Dwiyaminarta, CSsR, Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, SIP, pimpinan Yayasan VIVAT Indonesia, Sr. Genobeba Dc Amaral, SSpS, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Yeremia Tanggu, S.Sos. ( Foto. Menara Sumba )
“Akibat malas dan dihimpit beban ekonomi, lalu bermimpi punya gaji besar padahal tidak punya ketrampilan sehingga akhirnya mudah ditipu oleh penyalur TKI illegal,” kata Wabup Christian Taka.
Saat ini, sebut wakil bupati, Sumba sudah berada pada kondisi darurat human trafficking yang terlihat dari meningkatnya korban TPPO pada setiap tahun,
Dengan kondisi darurat ini, maka perlu ada upaya ekstra untuk advokasi bagi para korban TPPO yang tidak bisa mengakses bantuan pendampingan hukum.
“Keberadaan paralegal menjadi sangat penting sebagai barisan terdepan dalam upaya advokasi hukum bagi korban TPPO,” ujarnya.
Pimpinan LBH Sarnelli, P. Paulus Dwiyaminarta, CSsR sedang membawakan materi pada hari pertama pelaksanaan pelatihan paralegal, Kamis (05/10/2023). ( Foto Menara Sumba )
Wakil bupati berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas paralegal sehingga makin berkualitas dalam melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi klien.
Ia juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Yayasan VIVAT Indonesia dan YPK Donders yang sudah menaruh perhatian besar terhadap penanganan TPPO di SBD.
“Terima kasih, kegiatan ini telah bermanfaat besar bagi peningkatan kapasitas paralegal yang mendukung upaya pemerintah dalam penanganan TPPO,” tandas wakil bupati.
Pembukaan kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Yeremia Tanggu, S.Sos, pimpinan LBH Sarnelli, Paulus Dwiyaminarta, CSsR, pimpinan Yayasan VIVAT Indonesia Sr. Genobeba DC Amaral, SSpS, dan pimpinan YPK Donders Sulistiawati Seda.
Pelatihan paralegal ini diikuti oleh 25 orang peserta dari 8 desa dan kelompok kategorial yang diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan pendampingan hukum bagi korban, keluarga korban TPPO di Sumba Barat Daya.
Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (05/10/2023) sampai dengan Sabtu (07/10/2023) di Gedung SOS Donders, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka.
Penguatan kapasitas bagi kader paralegal tersebut menghadirkan narasumber dari LBH Sarnelli dan PADMA Indonesia.
Sebelumnya, Yayasan VIVAT Indonesia dan YPK Donders telah menggelar workshop bertajuk Pencegahan dan Penanganan TPPO pada 9-11 Maret 2023 lalu. ( JIP/MS )
