TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Sikap tidak terpuji yang melukai rasa pekerja pers dilakukan Wakil Ketua DPRD Kabupaten SBD, Yusuf Bora, ST, M.Si.
Yusuf Bora yang juga pimpinan Partai Perindo di kabupaten SBD ini melontarkan kata tidak etis kepada wartawan TVRI NTT Freddy Ladi yang hendak mengonfirmasinya terkait kisruh seleksi PPPK pada Senin (09/06/2025) pagi.
Wartawan TVRI NTT, Freddy Ladi.
“Tadi pagi saya chat WA mau tanya terkait sikap Fraksi Perindo di DPRD SBD soal rencana pembentukan Pansus PPPK,” tutur Freddy saat dikonfirmasi media ini Senin (09/06/2025) petang.
Selang beberapa jam setelah chat WA terkirim, lanjut Freddy, Yusuf Bora menelepon dirinya dan langsung mengeluarkan kata tidak pantas dalam bahasa daerah.
“Begitu saya sapa Hallo Bapak Dewan ia langsung lontarkan kata ne yemmi wartawan da’i ko berita da’i ‘bana riti (kalian wartawan kalau tidak ada berita maka tidak ada uang),” ungkapnya.
Seketika itu Freddy yang juga Ketua Perkumpulan Wartawan (Pewarta) SBD ini memutuskan percakapan WhatsApp saat mendengar ucapan Yusuf Bora.
Setelah itu Yusuf Bora kembali menelepon beberapa kali, dan karena menghargai pimpinan dewan Freddy menjawab panggilan tersebut.
“Saat itu saya langsung nyatakan tidak suka dengan pernyataan dia yang melecehkan tugas jurnalis,” sambungnya lagi.
Freddy menjelaskan jika dirinya mengonfimasi Yusuf Bora karena ia adalah pimpinan dewan dan juga pimpinan Partai Perindo di SBD.
Sebagai salah satu fraksi besar di DPRD SBD Freddy ingin menanyakan sikap Partai Perindo terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kisruh seleksi PPPK.
“Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik tapi justru yang ia keluarkan adalah pernyataan melecehkan profesi wartawan,” keluhnya.
Pihaknya juga menyayangkan sikap Yusuf Bora yang enggan berkomentar soal sikap Fraksi Perindo terkait kisruh seleksi PPPK dan melarang wartawan memberitakan hal ini.
Tindakan Yusuf Bora dinilainya sudah melenceng dari semangat keterbukaan informasi dan melecehkan martabat insan pers.
“Kami menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik, dan wajib melakukan konfirmasi sebagai bagian dari prosedur yang mesti dilalui,” tegasnya.
Seharusnya, sebut Freddy, Yusuf Bora menunjukkan teladan yang mempraktikkan komunikasi publik beretika, bukan bersikap eksklusif dan merendahkan profesi orang lain.
Sikap anti kritik dan menutup diri yang diperlihatkan Yusuf Bora amat bertentangan dengan integritas insan pers yang ingin menegakkan keterbukaan informasi bagi publik.
“Melarang wartawan untuk memberitakan kisruh seleksi PPPK adalah sikap yang sangat membahayakan sistem demokrasi,” tandasnya.
“Kami mendesak DPRD SBD, khususnya unsur pimpinan agar mengevaluasi etika komunikasi Yusuf Bora yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi,” pungkas Freddy.
Hingga berita ini tayang awak media belum sempat mengonfirmasi Yusuf Bora untuk meminta penjelasannya.
Sikap tidak beretika yang melecehkan profesi jurnalis ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama insan pers yang bertugas di SBD. ( JIP/MS )
