TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung gebrakan bupati SBD untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa.
“Tadi kami baru lakukan pertemuan enam pimpinan institusi di Forkopimda,” ujar Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Senin ((10/03/2025).
Ia menyebut, salah satu orientasi bupati adalah menertibkan pengelolaan dana desa.
Menurut Rudolf, hal itu tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan para kepala desa, apalagi terkait dukung mendukung saat pilkada lalu karena merata semua desa diaudit.
“Yang ada dalam pikiran bupati bahwa bagaimana pembangunan di desa kok tidak berkembang sementara anggaran yang dikelola setiap tahun miliaran,” sebutnya.
Pernyataan bupati di media massa maupun saat sidang paripurna perdana, tuturnya lagi, sangat jelas menyampaikan bahwa seluruh desa harus diaudit.
“Kira-kira apa persoalan di desa sehingga anggaran ini terus saja bocor setiap tahun. Niat bupati murni ingin memperbaiki tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan di desa,” tandas Rudolf.
Karena bagaimana pun, kata dia lagi, kepala sekolah desa adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah.
“Sehingga kita, ya saya bilang saya setuju, kita setuju dengan gebrakan ini bagus,” imbuhnya.
Atensi dan dukungan itu juga datang dari pimpinan institusi yang menghadiri rapat Forkopimda.
“Termasuk Kejari, Kapolres menyampaikan juga dalam rapat Forkopimda tadi,” katanya lebih lanjut.
Persoalan intinya adalah pengelolaan dana desa yang tiap tahun jumlahnya miliaran tapi sama sekali tidak berdampak bagi kemajuan pembangunan di desa.
Karena itu desa-desa ini harus ditertibkan agar bisa bekerja sesuai harapan masyarakat.
“Bupati sudah langsung tindaklanjuti juga dengan mengumpulkan para kepala desa dan camat untuk mengikuti pertemuan di aula tadi,” kata Rudolf.
Butuh Support untuk Inspektorat
Pada bagian lain ia juga mengutarakan jika keputusan mengaudit seluruh desa harus didukung dengan ketersediaan sumber daya.
“Tapi ya tentu konsekuensinya itu. Karena kita tahu bersama bahwa personil di inspektorat terbatas sehingga kita juga harus support anggaran,” tambahnya.
Ia beralasan, bagaimana mungkin inspektorat bisa mengaudit semua desa yang ada di kabupaten ini dengan jumlah staf yang terbatas.
Konsekuensi dari persoalan lembaga inspektorat yang kekurangan tenaga, kata dia lebih lanjut, adalah ketersediaan anggaran pendukung.
“Nah, bagaimana bisa audit semua desa jika anggaran untuk menunjang segala fasilitas yang dibutuhkan tidak ada. Sehingga saya sarankan kepada bupati untuk betul-betul support ini,” pungkasnya. ( JIP/MS )
