TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Jumlah wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten SBD yang belum mengantongi KTP elektronik (E-KTP) tersisa 13 ribu lebih.
Penjelasan ini disampaikan Hyronymus Malelak, ST selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU SBD kepada awak media di sela kegiatan Rakor Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye, Sabtu (25/11/2023).
“Dalam koordinasi terakhir kami dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) angka itu terus berubah dan kemarin tersisa 13 ribu lebih,” ungkap Hyronymus.
Sebelumnya, sebut dia, ditemukan cukup banyak wajib pilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT namun belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
“Jumlah itu cukup besar karena dari 240.951 DPT ada 36.062 yang belum memiliki KTP elektronik,” ujarnya lebih lanjut.
Kondisi ini menjadi salah satu soal yang mengganjal bagi KPU SBD dalam proses penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 nanti.
Pasalnya, saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS nanti para wajib pilih harus menunjukkan E-KTP untuk dicocokkan dengan data yang ada di tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Karena itu kami selalu melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten SBD selaku instansi yang menangani urusan ini,” tutur Hyronymus.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui progres data kependudukan yang terkait dengan wajib pilih, termasuk bagi pemilih pemula.
“Kami juga melakukan penelusuran di lapangan, dan didapati sejumlah alasan penyebab kenapa warga enggan mengurus KTP elektronik,” imbuhnya.
Salah satu penyebab utama, lanjut Hyronymus, akses warga terhadap layanan administrasi kependudukan (adminduk) ini yang cukup jauh.
Untuk menjangkau layanan adminduk di ibu kota kabupaten, warga tidak didukung dengan sarana mobilisasi yang memadai.
Dalam situasi ini kondisi fisik warga seperti penyandang disabilitas dan para lanjut usia menjadi salah satu alasan paling dominan.
Pada umumnya ada anggapan jika urusan adminduk bagi orang tua lanjut usia dan penyandang disabilitas tidak terlalu urgen.
Meski demikian, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa diatasi untuk menjamin hak pilih warga dapat disalurkan pada pemilu nanti.
“Untuk atasi keterbatasan akses ini, kami usul kalau boleh ada terobosan layanan secara mobile untuk menjangkau warga yang ada di pelosok,” tandasnya. ( JIP/MS )
