TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Penentuan bakal calon bupati SBD yang akan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu hasil survei.
Namun ‘kepiawaian’ figur dalam membangun komunikasi dengan pengurus DPP jadi kata kunci untuk meraih dukungan partai.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten SBD, Abu Soembawa, Sabtu (29/06/2024).
“Kami tidak punya lembaga survei sendiri tapi merujuk pada hasil yang dirilis sejumlah lembaga yang sudah melakukan survei kemarin,” ujar Abu.
Dikatakannya, sejak pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka pada bulan Mei lalu sudah enam orang yang mendaftar.
“Ada Dominggus Dama, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, Soleman Lende Dappa, Agustinus Tamo Mbapa, dan Aleks Rangga Pija,” imbuhnya.
Ia mengaku, dari sejumlah nama itu tidak satu pun yang berasal dari kader internal partai.
Kendati demikian, dirinya mengatakan jika keenam figur yang mendaftar itu adalah putra-putri terbaik SBD.
Dalam proses pendaftaran kemarin, katanya lebih lanjut, PKS menerapkan sistem terbuka menerima semua kader dengan berbagai latar belakang.
“Kami terima berkasnya dan memperlakukan sama, kecuali di tingkat DPW yang punya mekanisme sendiri,” sebutnya.
Demikian halnya dengan jenjang kepengurusan di tingkat pusat, dimana sang bakal calon yang harus pro aktif membangun komunikasi.
PKS, kata Abu lebih lanjut, tidak mematok kriteria khusus apalagi rumit untuk sosok bakal kandidat yang akan diusung.
“Kalau masalah kriteria hampir semua partai punya misi sama, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan menyejahterakan rakyat,” jelasnya lagi.
Siapa pun kandidat yang akan diusung PKS nanti merupakan kader terbaik dan memenuhi kriteria partai.
Ditanya deadline penentuan calon yang akan diusung, Abu Soembawa mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada informasi dari DPP.
“Terkait itu kita tunggu saja, bisa dipercepat bisa juga diperlambat karena sekarang ini ada 900 lebih berkas bakal calon yang masuk di DPP,” terangnya.
Nomor antrian jadi penentu cepat atau lambatnya eksekusi SK dimana juga ada tahapan dan jadwal yang harus dilalui.
“Tapi kalau sudah di DPP itu dominan tergantung kepiawaian bakal calon membangun komunikasi, bisa cepat dan bisa juga lambat,” timpalnya. ( JIP/MS )
