TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pengelola SPBU penyalur BBM bersubsidi mengaku kewalahan mengatur para tukang tap yang membeludak.
Selain membeludaknya para tukang tap, pengelola SPBU juga mendapat tekanan psikologis dan menerima ancaman.
Suasana penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rada Mata, Kota Tambolaka. ( Foto Menara Sumba )
“Dengan jumlah sekuriti yang cuma tiga orang saja kami betul-betul kewalahan mengendalikan para tukang tap tersebut,” aku Kristo Nani, pengawas SPBU Sheryn Indah, Jumat (07/02/2025).
Ratusan sepeda motor bertangki besar dan pickup serta kendaraan roda empat lain yang digunakan para tukang tap seketika menyerbu SPBU manakala penyaluran BBM bersubsidi dibuka.
“Petugas kami sangat kewalahan dan harus berhati-hati agar tidak timbul masalah. Apalagi area SPBU sangat sensitif terhadap ancaman kebakaran,” ujarnya.
Penerapan aturan barcode juga sudah dilakukan, namun kemudian jadi tidak efektif karena sinyal internet yang tidak stabil dan ulah oknum dengan modus mencari untung.
“Sering barcode itu dipakai lagi untuk kendaraan yang lain sehingga tetap saja tidak efektif,” bebernya.
Ia berharap adanya upaya penertiban yang berkesinambungan oleh pihak berwenang untuk mengatasi persoalan penimbunan BBM bersubsidi.
Novi, pengawas SPBU Benita di Rada Mata, Kota Tambolaka. ( Foto Menara Sumba )
Menurut Kristo, hanya pihak berwenang saja yang bisa mengambil tindakan tegas terhadap para penimbun BBM bersubsidi.
“Operasi penertiban yang dilakukan Polres SBD sudah sangat membantu dan berdampak pada berkurangnya oknum penimbun BBM bersubsidi yang melakukan pengisian di SPBU,” tuturnya.
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Novi pengawas SPBU Benita di Rada Mata mengaku seringkali petugas dimaki dan diancam saat menegur tukang tap yang nekad mengisi BBM dengan sepeda motor tidak normal.
“Bahkan pernah juga SPBU kami dilempar saat malam hari sehingga kami jadi trauma,” kisahnya.
Mau bertindak tegas pihaknya khawatir akan bahaya ancaman.
Karena itu, harapan satu-satunya adalah campur tangan pemerintah daerah dan aparat terkait untuk turun tangan.
“Semua tergantung pimpinan daerah kalau mau buka mata melihat kondisi ini pasti ada solusi,” pungkasnya. ( JIP/MS )
