BETUN, MENARASUMBA.COM – Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukanlah hal baru karena kejadian ini sangat sering didengar, dibaca, dan bahkan ditonton di berbagai media, bahkan ada yang mengikuti kegiatan seperti ini berkali-kali.
Sekalipun demikian, sampai detik ini kejahatan kemanusiaan tersebut masih marak dengan berbagai modus sehingga menelan banyak korban tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun status.
Hal tersebut disampaikan Ketua VIVAT Indonesia, Sr. Genobeba DC Amaral, SSpS dalam seminar bertajuk “Berjalan Bersama Menuju Masa Depan Tanpa Bajual Sesama” di Hotel Ramayana, Betun, Senin (14/10/2024).
“Kita tahu, bahkan seluruh dunia pun tahu bahwa perdagangan manusia adalah tindakan kejahatan kemanusiaan, perbuatan melanggar hak asasi manusia maka perlu kita lawan dan mengakhiri kejahatan ini,” ujarnya menyitir pernyataan Paus Fransiskus.
Dikatakan Sr. Geno, alasan diselenggarakannya kegiatan seminar ini di NTT khususnya Malaka karena NTT menjadi salah satu wilayah fokus VIVAT.
Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Komnas HAM telah menetapkan NTT sebagai wilayah darurat human trafficking.
“Karena itu dibutuhkan sebuah kolaborasi solid dari berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan TPPO yang dimulai dari NTT sebagai program negara,” imbuhnya.
Ia menyebut, berdasarkan data, pada tahun 2020 – 2022 NTT memiliki kasus tertinggi sebanyak 280 kasus perdagangan orang dan diantaranya ada yang meninggal dunia.
Sementara di tahun 2023 terdapat 255 korban, pada tahun 2024 terhitung sejak Januari sampai 11 Oktober terdapat 97 PMI NTT yang meninggal di luar negeri, dimana 19 orang dari jumlah tersebut berasal dari kabupaten Malaka.
Menghadapi kenyataan seperti ini, ia mengajak semua pihak agar menyatukan upaya untuk membebaskan para korban dan menghentikan kejahatan ini.
“Bukan waktunya lagi saling tunjuk, saling salahkan tetapi membaharui dan bila perlu merubah cara kerja kita yang ingin jadi single fighter bekerja sendiri-sendiri dengan sebuah kolaborasi yang solid mulai dari keluarga, komunitas, lembaga pemerintah maupun gereja dan instansi-intansi lain,” katanya lebih lanjut.
Pada kesempatan itu tidak lupa dirinya manyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini.
Dikatakannya, tanpa kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan, seminar tersebut tidak dapat terlaksana.
“Kami berharap setiap kesempatan dalam seminar ini dimanfaatkan untuk belajar, berinteraksi, dan memperkuat jaringan, serta dapat menjadi momen berharga bagi kita semua,” tandasnya.
Dijelaskan Sr. Genobeba, kegiatan seminar akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan diskusi forum untuk menghasilkan poin-poin penting yang akan dirumuskan dalam satu rekomendasi sebagai kesepakatan bersama antara VIVAT, peserta, dan pemerintah setempat.
“Sehingga ke depan kita mendorong adanya Perbup perlindungan buruh migran dan korban TPPO,” pungkas Sr Genobeba.
Seminar tersebut melibatkan unsur pemerintah (dinas terkait), akademisi, tokoh agama, WKRI, camat Malaka Tengah bersama enam kepala desa, lembaga pemerhati human trafficking, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Kegiatan ini terselengara atas dukungan MM dan VIVAT bekerja sama dengan ZHTN, Keuskupan Atambua, provincial SVD-SSpS Timor, JPIC SSpS Timor dan JPIC SVD.( JOB/MS )
