JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyoroti tajam kinerja Kapolres Sumba Barat Daya (SBD), AKBP Harianto Rantesalu, SIK, M.Si.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, kepada awak media, Jumat (11/9/2026).
Ia menyentil sejumlah persoalan yang dinilai telah meresahkan masyarakat Sumba Barat Daya.
Gabriel menilai kinerja Kapolres SBD tidak responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait dugaan penyelundupan ternak, penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite.
KOMPAK Indonesia juga menyorotbpenanganan kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten SBD yang disebut jalan di tempat.
“Kami mendapatkan laporan jika ada oknum polisi yang malah jadi beking penyelundupan ternak,” beber Gabriel.
Menurutnya, laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut semestinya mendapat perhatian dan penanganan serius dari institusi kepolisian.
Gabriel menilai apabila benar terdapat oknum aparat yang membekingi aktivitas ilegal, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi citra kepolisian dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Jika oknum aparat polisi sudah beking kejahatan maka harapan publik terhadap penegakan hukum hanya bisa digantungkan di awan-awan,” ujarnya.
Ia menegaskan kepolisian semestinya menjadi lokomotif dalam pemberantasan berbagai tindakan ilegal yang melanggar hukum, bukan justru membiarkan persoalan tersebut berkembang.
Soroti Penimbunan Pertalite
Gabriel Goa juga menyesalkan sikap apatis yang diperlihatkan pimpinan Polres SBD tehadap penertiban penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Malah sudah viral sekian lama tapi kok Kapolres hanya diam tanpa ekspresi, tidak gerakkan anggota untuk tindak tegas,” tandasnya.
Menurut Gabriel, KOMPAK Indonesia menerima sejumlah laporan mengenai dugaan praktik penimbunan Pertalite di SPBU wilayah Sumba Barat Daya.
Ia mengaku pihaknya juga memantau informasi yang beredar melalui media sosial maupun pemberitaan media terkait kondisi SPBU yang sudah dikuasai para penimbun Pertalite.
Pihaknya menyayangkan BBM subsidi tersebut tidak bisa tersalur kepada masyarakat kecil karena keburu jatuh ke tangan penimbun.
“Celakanya lagi orang sudah hampir baku bunuh di SPBU hanya karena saling berebutan. Sudah begitu polisi cuma nonton manis,” ujarnya dengan nada keras.
Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi Dinkes
Selain persoalan ternak dan Pertalite, Gabriel Goa turut menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten SBD.
Pegiat kemanusiaan yang juga menjabat Tenaga Ahli Menteri HAM RI Bidang Human Trafficking dan HAM Berat itu mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Hingga hari ini, tidak ada perkembangan berarti atas penanganan kasus yang menggerogoti uang rakyat tersebut,” ujarnya.
Dirinya khawatir jika penanganan kasus ini sudah kemasukan angin dan hendak dipetieskan.
Karena itu, KOMPAK Indonesia meminta agar kinerja Kapolres SBD dievaluasi untuk menciptakan iklim penegakan hukum dan perlindungan masyarakat yang mumpuni.
“Kami segera minta Kapolri perintahkan Kapolda NTT untuk evaluasi kinerja Kapolres SBD,” pungkasnya. ( TAP/MS )
