JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak agar audit investigasi secara komprehensif terhadap Bank NTT segera ditindaklanjuti.
“Ini adalah salah satu keputusan penting dan mendesak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT BPD NTT) atau Bank NTT pada tanggal 27 November 2023,” sebut Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, Rabu (28/02/2024).
Ia mengatakan, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake telah menindaklanjuti RUPS LB dengan menyampaikan surat resmi pemberitahuan pelaksanaan audit kepada Pengurus Bank NTT pada tanggal 7 Desember 2023.
“Namun hingga saat ini belum ada realisasinya,” kata Gabriel lebih lanjut.
Hal ini memperlihatkan dengan jelas adanya pembangkangan pengurus Bank NTT kepada Penjabat Gubernur NTT selaku pemegang saham mayoritas.
Tragisnya lagi, ujar Gabriel, Dirut Bank NTT terus melakukan pembangkangan dan diduga kuat melakukan maladministrasi.
Terpanggil untuk memberantas praktek KKN di lingkup Bank NTT maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) menyatakan sikap.
“Pertama,mendukung langkah tepat Penjabat Gubernur NTT meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) melakukan audit investigasi terhadap Bank NTT,” tegasnya.
Kedua, pihaknya kami akan melakukan aksi solidaritas ke BPKP RI dan mendesak agar segera dilakukan audit investigasi terhadap Bank NTT.
Ketiga, KOMPAK Indonesia juga akan menggelar aksi dukungan kepada KPK RI dan Dewas KPK RI agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku, serta aktor intelektual tindak pidana korupsi di Bank NTT.
Keempat, mendesak KPK RI dan Dewas KPK RI untuk berkolaborasi dengan semua penggiat anti korupsi untuk melakukan operasi khusus di lingkup Bank NTT, Kejati NTT, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung RI.
“Termasuk para bupati dan stakeholder yang diduga kuat berada dalam jaringan KKN yang berhubungan erat dengan Bank NTT, menuju NTT bersih bebas dari korupsi,” tandasnya. ( JIP/MS )
