JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mengalang dukungan untuk RS dan kawan-kawan, para polisi yang membongkar sindikat human trafficking dan BBM subsidi yang dikriminalisasi pimpinan Polda NTT.
Luka batin rakyat NTT terutama para korban human trafficking dimana para pelaku dibekingi petinggi Polda NTT saat dibongkar oleh RS anggota Polri putra asli NTT belum sembuh.
Sialnya, RS bukan didukung dan dibela untuk usut pelaku dan aktor intelektual human trafficking, justru pimpinan Polda NTT jadi beking jaringan mafia human trafficking, dan ia kemudian dikriminalisasi dan dipenjara.
Ketua KOMPAK Indonesia yang juga Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa saat berada di gedung KPK RI. ( Foto Istimewa )
“Fakta membuktikan hingga saat ini bos-bos pimpinan Polda NTT yang diduga kuat beking dan pelaku kriminalisasi RS sama sekali tidak tersentuh hukum,” ujar Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, Sabtu (27/07/2024).
Ia mengatakan, sungguh sangat miris dan menyedihkan polisi putra asli NTT yang berani justru dikriminalisasi, sedangkan bos mafiosi human trafficking malah dilindungi.
Namun keadilan pun datang manakala Presiden Jokowi dan Komnas HAM menyatakan provinsi NTT sebagai daerah darurat human trafficking.
Wilayah NTT jadi atensi nasional dan internasional dalam pencegahan serta penegakan hukum.
Berkat perjuangan RS dan kawan kawan maka para pelaku human trafficking ditangkap dan diproses hukum.
“Tapi sayang justru aktor intelektual dan para beking sama sekali tidak tersentuh hukum,” katanya miris.
Hal ini, sebut dia lebih lanjut, jadi PR besar rakyat NTT, pers, CSO, dan lembaga agama di NTT untuk lebih berani menekan Kapolri, Presiden RI, dan DPR RI agar tidak melindungi atau mengamankan para beking mafiosi human trafficking.
Gabriel yang juga Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia ini juga menyayangkan terjadinya kembali kriminalisasi dan diskriminasi terhadap anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda NTT.
Padahal jerit tangis rakyat NTT terutama para korban human trafficking yang pulang dalam peti mati belum selesai.
“Kini RS dan rekannya di Polresta Kupang kembali dikriminalisasi dan didiskriminasi pimpinan Polda NTT atas keberanian membongkar sindikat mafia BBM bersubsidi untuk warga NTT yang dirampok dan diduga kuat dibekingi bos-bos oknum petinggi Polda NTT,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Dana triliunan untuk biaya subsidi BBM bagi nelayan dan petani NTT dirampok secara berjamaah.
Karena itu, rakyat NTT tidak boleh diam tapi segera bangkit dan bergerak pasca tidak adanya putra asli NTT yang lolos sebagai calon taruna (Catar) Akpol.
Terpanggil nurani kemanusiaan mendukung RS bersama rekan pihaknya mengajak solidaritas bersama KOMPAK Indonesia, Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, penggiat anti human trafficking, penggiat HAM, penggiat anti korupsi, dan pers.
“Pertama, mendesak Komisi III DPR RI agar segera memanggil Kapolri dan Kapolda NTT untuk dimintai pertanggungjawaban terkait belum ditangkap dan diproses hukum aktor intelektual serta para beking mafiosi human trafficking, BBM subsidi, judi, calon taruna Akpol dan Polri di wilayah hukum Polda NTT,” tegasnya.
Kedua, mendesak Komnas HAM, Kompolnas, serta Ombudsman RI memanggil resmi Kapolri dan Kapolda NTT untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi.
Ketiga, mendesak KPK RI untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kuat gratifikasi atau suap dalam kasus human trafficking, kasus BBM subsidi, kasus judi, dan kasus Catar Akpol serta SPN di wilayah hukum Polda NTT.
Keempat, mengajak solidaritas rakyat NTT, penggiat anti human trafficking, penggiat anti korupsi, penggiat HAM, lembaga agama, lembaga masyarakat, dan ormas mahasiswa serta pers untuk solid berkolaborasi mendukung total RS dan kawan kawan yang berjuang memberantas mafiosi kejahatan di NTT dan diduga kuat dibekingi bos-bos oknum pimpinan Polda NTT.
“Kejadian yang menimpa RS dan kawan kawan tidak boleh terulang kembali. NTT bergerak lawan kaum kuat kuasa dan bermodal yang diduga kuat dibekingi oknum bos aparat penegak hukum,” pungkas Gabriel. ( TAP/MS )
