JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mencopot pejabat pada dua institusi ini yang membekingi perjudian, mafiosi human trafficking, dan BBM bersubsidi.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, Sabtu (15/03/2025).
“Saat umat kristiani menjalankan puasa dalam masa pra Paskah dan umat muslim menjalankan ibadah puasa (shaum) pada bulan suci Ramadhan, di Belu dalam markas Yonif RK 744 SYB Belu digelar even judi sabung ayam dan bola guling,” ungkapnya.
Bukannya menjaga serta menghormati bulan suci Ramadhan dan masa pra Paskah, para anggota TNI ini malah kangkangi dan merusak suasana ibadah untuk refleksi dan bertobat.
Para prajurit ini seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan serta taat pada hukum anti perjudian yang berlaku di wilayah NKRI.
“Sangat memalukan, bukan rakyat kecil yang melanggar hukum tapi justru sebaliknya aparat penegak hukum dan aparat ieamanan yang berbuat demikian,” tandas Gabriel.
“Maraknya praktek perjudian yang dibeking aparat penegak hukum dan aparat keamanan sudah pernah kami suarakan keras di Flores Timur yang merupakan kabupaten tujuan destinasi wisata rohani dunia yakni Semana Santa dan kabupaten yang dipersembahkan untuk Tuan Deo dan Tuan Ma,” ujarnya lagi.
Terpanggil untuk menjadikan NTT bebas dari praktek perjudian, korupsi berjamaah, mafiosi human trafficking dan mafiosi BBM bersubsidi maka PADMA Indonesia menyatakan.
Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk perintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar menindak tegas dan mencopot Kapolres Belu bersama Dandim 1605/Belu dan para beking praktek perjudian sabung ayam serta bola guling di Markas Yonif RK 744 SYB Belu.
Kedua, mendesak Presiden RI perintahkan Kapolri segera ambil alih enanganan mafiosi human trafficking dan mafiosi BBM bersubsidi yang sudah dibongkar Ipda Rudy Soik tapi hingga kini diesbatukan di NTT tanpa langkah hukum apa pun untuk tangkap dan proses para pelaku dan aktor intelektualnya.
Ketiga, mendesak Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri segera copot dan proses hukum oknum-oknum pejabat di Polda NTT yang diduga kuat jadi beking jaringan mafiosi human trafficking dan mafiosi BBM bersubsidi di NTT.
Keempat, mengajak pimpinan agama di NTT bersuara keras dan lantang mendesak Presiden Prabowo untuk jadikan NTT darurat melawan mafiosi human trafficking dan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan NTT. ( TAP/MS )
