Parlemen

Unjuk Rasa di Rumah Rakyat, Audiensi Germasum Peduli SBD dengan Anggota Dewan Berlangsung di Depan Pintu DPRD

×

Unjuk Rasa di Rumah Rakyat, Audiensi Germasum Peduli SBD dengan Anggota Dewan Berlangsung di Depan Pintu DPRD

Share this article

TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Peserta aksi unjuk rasa damai yang digelar Gerakan Masyarakat Sumba-Peduli SBD (Germasum-Peduli SBD) di Gedung DPRD Kabupaten SBD hanya diterima oleh lima orang wakil rakyat.

Didampingi 4 anggota, Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo menerima para demonstran di depan pintu rumah rakyat itu pada Selasa (15/08/2023).

Pada kesempatan tersebut, koordinator aksi demo, Pendeta Aderita Andi Nono, STh menjelaskan, sejumlah elemen mahasiswa, organisasi gereja, Laskar Sandelwood Indonesia (LSWI), dan tokoh masyarakat telah sepakat menggelar aksi damai untuk menyampaikan beberapa persoalan.

Ketua Laskar Sandel Wood Indonesia (LSWI) Dominggus Gallu saat berorasi di depan pintu Kantor DPRD SBD. ( Foto Menara Sumba )

“Sebenarnya banyak yang mau ikut dalam aksi demo ini tapi kami batasi jumlahnya agar bisa dikontrol dengan baik,” ujar Andi Nono.

Sebelumnya, lanjut Andi Nono, aksi demo yang sama sudah dilakukan di Mapolres SBD dan Kantor Bupati SBD, namun tidak berhasil melakukan tatap muka dengan pucuk pimpinan kedua instiusi tersebut.       

Sedangkan Ketua PMKRI Santo Agustinus Cabang Tambolaka, Agustinus Sairo Kii mengatakan, kehadiran peserta demo untuk mengadu kepada wakil rakyat karena adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Kapolres SBD.

“Karena itu kami hadir di sini untuk mengadu. Jika bukan kepada bapak-bapak dimana lagi tempat kami harus mengadu,” ucap Agustinus dalam orasi singkatnya.

Tujuh poin jadi sorotan Germasum Peduli SBD yang dibacakan Ketua LSWI, Dominggus Gallu dalam orasinya.

Ringkasan ke tujuh butir poin itu antara lain, meminta Kapolri dan Kapolda NTT untuk segera mencopot Kapolres SBD karena sudah tidak menjadi contoh dan teladan.

Penyerahan dokumen pernyataan sikap Germasum Peduli SBD kepada DPRD SBD yang diterima Ketua DPRD, Rudolf Radu Holo. ( Foto Menara Sumba )

Pada butir kedua, Germasum Peduli SBD menduga Kapolres SBD sebagai dalang yang membekingi praktik perjudian di Bazar Malam HUT ke-76 GKS Waimangura.

“Poin ketiga Kapolres SBD diduga melakukan pemerasan kepada gereja-gereja atau lembaga yang mengajukan permohonan izin keramaian, dan poin keempat mempertanyakan kewenangan Kapolres SBD menggelar pacuan kuda dengan memungut biaya kepada setiap desa, baik desa induk maupun desa mekar,” papar Dominggus.

Penanganan kasus pembunuhan di Pero, Karakat, dan Weepangali, serta kasus penipuan online yang dilakukan Yanti Mori Ate dipertanyakan pula sudah sejauh mana perkembangan proses hukumnya.     

Germasum Peduli SBD mempertanyakan juga tentang dugaan Kapolres SBD melakukan pungutan liar Bahan Galian C (pasir laut) pada Pantai Mananga Aba dan pantai di wilayah Kodi.

“Kami juga menolak tilang kendaraan yang tidak sesuai aturan dan menanyakan pungutan denda tilang karena tidak ada yang diselesaikan di pengadilan tapi hanya berakhir di tingkat Polsek dan Polres,” tandasnya.

Menjawab aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD SBD Rudolf Radu Holo menyatakan menyambut baik aksi unjuk rasa damai ini dan berjanji akan mencatat apa yang telah disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

“Sebetulnya kita ini posisi yang sama cuma beda tempat, masyarakat di luar kami di dalam. Tapi sebetulnya kami ini foto kopi, aslinya di masyarakat,” sebut Ketua DPRD.

Namun ia mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti semua itu punya proses dan ada batas kewenangan sehingga akan dikoordinasikan lewat jalur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) mengingat intitusi Polri adalah lembaga vertikal.

Harapan yang disampaikan Germasum Peduli SBD akan dibicarakan sesuai mekanisme di DPRD yang rumusannya diputuskan dalam paripurna untuk menghasilkan sebuah rekomendasi.

“Kalau saja bupati atau kepala dinas pasti kami bisa panggil, tapi karena ini adalah Kapolres maka kami tidak punya kewenangan untuk itu,” kata politisi PDIP ini. 

Salah seorang demonstran menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD yang selalu terjadi saat ada aksi demo.

“Semestinya juga kami diajak bicara dalam ruangan karena gedung ini rumah rakyat, bukan terima di depan pintu seolah kami tidak layak masuk di dalam kantor,” ucapnya menggerutu.  ( TIM/MS )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *