TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Situasi politik jelang hari H pemungutan suara yang terlihat memanas di sejumlah wilayah SBD patut jadi perhatian serius.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten SBD, Tobias Dowa Lelu, Selasa (19/11/2024).
Menurut anggota DPRD SBD dari PKB ini, beberapa insiden yang mencuat jadi warning agar semua komponen anak bangsa di kabupaten ini mewaspadai timbulnya hal yang lebih krusial.
“Dalam politik, kadang berbagai macam cara dilakukan orang untuk bisa meraih kemenangan termasuk hal yang sifatnya provokasi,” sebut Tobias.
Namun demikian harus diupayakan agar dalam kondisi ini tidak ada ruang bagi kubu-kubu yang berbeda dapat bersentuhan fisik.
Karena itu sejumlah peristiwa seperti yang terjadi di desa Wee Baghe, Wewewa Selatan, juga di Wewewa Timur, Wewewa Tengah, Wewewa Barat, dan Lete Konda pusat di Loura agar jadi perhatian utama seluruh stakeholder.
“Mulai dari penyelenggara pilkada, TNI-Polri, pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa, termasuk wartawan harus bersinergi mengawal pilkada yang damai,” imbaunya.
Tidak ada salahnya, kata Tobias, jika di daerah dengan ketegangan politik cenderung meningkat diklasifikasikan sebagai zona merah (rawan).
Dengan demikian setelah dipetakan tingkat kerawanannya, jadi acuan dalam penempatan personil pengamanan.
“Gesekan saat kampanye kemarin itu adalah tanda-tanda awal yang harus dijadikan atensi,” tambahnya.
Tobias menyebut, bertaruh uang atau pun benda lain untuk mencari tahu pemenang pilkada selalu jadi penyulut timbulnya hal-hal tidak diinginkan.
“Makanya saya bilang kita imbau masyarakat supaya hentikan yang namanya tanding. Karena berpotensi orang yang kalah akan cari cara untuk merusakkan keadaan,” tuturnya.
Terlepas dari koalisi paslon yang didukung, sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten SBD ia mengharapkan seluruh stakeholder untuk terlibat aktif menjaga netralitas penyelenggaraan pilkada.
Tanpa kecuali, ASN, TNI-Polri, perangkat desa, termasuk wartawan harus netral.
Yang juga perlu jadi atensi serius, kata dia, adalah percepatan informasi dari setiap wilayah terkait situasi pada H-3 hingga proses perhitungan suara di TPS usai.
“Selain unsur TNI-Polri dan pihak berwenang lain, juga melibatkan unsur pers, karena bagaimana pun harus dikawal bersama dan dengan kecepatan informasi situasinya bisa dikendalikan,” katanya lebih lanjut.
Sebagai komponen utama yang ditugaskan untuk mengawasi pemilu, Bawaslu diharapkan agar berperan signifikan.
Bawaslu harus turun lapangan dan betul-betul melakukan tupoksinya.
Jika ada indikasi, misalnya perangkat desa yang terlibat mendukung salah satu paslon wajib ditindak sesuai aturan hukum.
“Kadang-kadang Bawaslu gunakan rasa, pakai cara kekeluargaan, ya itulah budaya. Tetapi harus keras ikut aturan yang ada. Jangan bawa rasa sebagai keluarga lalu diam-diam saja karena ini negara hukum,” pinta dia
Netralitas perangkat desa sangat penting karena pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di seluruh pelosok desa.
Pihaknya juga tidak memungkiri jika ada oknum pejabat di desa yang terlibat mendukung salah satu paslon.
“Memang saya pantau kemarin, ada juga perangkat desa terlibat. Ini bagaimana, saya biasa tegur mereka. Apalagi ada yang gunakan atribut, sudah pakai pin lagi. Tapi kalau misalnya berpakaian biasa dan cuma nonton saja tidak apa-apa,” tandasnya. ( JIP/MS )
