TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pemda SBD kembali menertibkan penyaluran BBM bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah ini.
Penertiban yang digawangi Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten SBD tersebut mulai dilakukan pada Selasa (26/09/2023) di beberapa titik SPBU.
Pantauan media ini, sejumlah petugas dari berbagai instansi termasuk anggota TNI-Polri nampak siaga pada sejumlah SPBU dalam kota Tambolaka sejak Selasa kemarin.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten SBD, Misnawati L. Sapan, S.Sos (kiri) didampingi Kepala Seksi Sumber Daya Alam, Wulla Peda, AMd. ( Foto. Menara Sumba )
Menurut salah seorang anggota tim yang bertugas di SPBU Rada Mata, Kota Tambolaka, penertiban dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Selama ini, sebutnya, BBM subsidi lebih banyak jatuh ke tangan penjual eceran, termasuk digunakan oleh kendaraan bernomor polisi di luar wilayah Sumba.
Secara terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten SBD, Misnawati L. Sapan, S.Sos yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, penertiban ini dilakukan karena sudah mengganggu stabilitas penyaluran BBM subsidi.
“Sebetulnya jatah BBM subsidi untuk wilayah SBD cukup sesuai kuota yang dialokasikan oleh Pertamina,” jelas Misnawati.
Beberapa dari anggota TNI-Polri yang turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rada Mata, Kota Tambolaka pada Selasa (26/09/2023) kemarin. ( Foto. Menara Sumba )
Sayangnya, lanjut dia lagi, jatah BBM subsidi tersebut lebih banyak mengalir ke para pedagang eceran yang menjamur di seluruh wilayah kabupaten ini.
“Akibatnya justru konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi tidak kebagian jatah karena SPBU dipadati kendaraan pengecer bensin yang berdesakan saat pengisian pertalite dibuka,” tambahnya.
Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat kecil karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli BBM non subsisi, termasuk bensin eceran pinggir jalan.
Suasana pengisian BBM bersubsidi di SPBU Rada Mata pada Selasa (26/09/2023) yang tidak lagi dipadati kendaraan. ( Foto. Menara Sumba )
Hal yang sama, ujar Misnawati, dikeluhkan sebagian besar ASN di lingkup Pemda SBD yang kesulitan memperoleh BBM subsidi untuk operasional tugas sehari-hari.
“Mau tidak mau agar aktivitas tugas tidak terbengkalai mereka beli bensin eceran atau yang non subsidi ketimbang buang waktu berjam-jam antre di SPBU,” terang Misnawati.
Ia mengaku, pemerintah sebetulnya memaklumi jika banyak warga yang saat ini menggantungkan hidup dari berjualan bensin eceran.
Namun, di sisi lain, makin menjamurnya penjual bensin eceran telah mengganggu warga yang tidak mapan ekonominya dan butuh BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari
Karena itu kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi di SPBU harus mengantongi kelengkapan dokumen dan dikhususkan untuk plat nomor wilayah Sumba saja.
Banyaknya kendaraan berplat nomor luar, sebut Misnawati, turut berkontribusi terhadap pemanfaatan BBM subsidi di wilayah ini yang sudah dijatah kuotanya untuk kendaraan lokal.
Hal ini menyebabkan kuota BBM subsidi yang sebetulnya memadai jadi tidak cukup karena penggunaannya terkuras oleh kendaraan berplat nomor luar yang jatahnya sudah terhitung di wilayah lain.
“Ini juga yang harus kita tertibkan dengan meminimalisir pemanfaatan BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya,” tandas Misnawati. ( JIP/MS )
