TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Layanan operasi pasar murah yang selama ini gencar digelar Pemda SBD terpaksa harus dihentikan sementara waktu.
Penghentian untuk sementara waktu ini karena stok beras Bulog akan dialihkan untuk melayani jatah bantuan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten, Misnawati L. Sapan, S.Sos melalui pesan WhatsApp, Kamis (06/04/2023).
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten SBD, Misnawati L. Sapan, S.Sos
“Belum dibuka lagi layanan operasi pasar murah hingga bulan Juni nanti karena stok dialihkan untuk kegiatan bantuan pangan yang diinstruksikan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Misnawati, menyikapi adanya instruksi dari pusat ini pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan ke kecamatan dan desa.
Surat ini berisi pemberitahuan tentang penghentian untuk sementara waktu kegiatan operasi pasar murah beras yang sebelumnya telah dilaksanakan pada beberapa wilayah kecamatan dan desa di SBD.
“Suratnya masih di meja Pak Sekda, mudah-mudahan pada hari Selasa (11/04/2023, red) setelah ditandatangani beliau suratnya bisa diedarkan ke OPD dan kecamatan untuk diteruskan ke desa-desa,” terang Misnawati.
Sebetulnya, kata dia lebih lanjut, pihak Bulog telah menyetujui dan mengikuti jadwal yang dikeluarkan Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten SBD sebagai pengelola kegiatan pasar murah.
Namun dengan adanya instruksi terkait pelaksanaan kegiatan bantuan pangan, Perum Bulog menyatakan akan mengonsultasikan hal tersebut dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD.
Hal ini dilakukan mengingat dinas tersebut sebagai penyalur Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Pihaknya mengaku tidak berani mengambil keputusan untuk melanjutkan operasi pasar murah beras karena kuatir stok yang tersedia tidak mencukupi akibat dialihkan untuk kegiatan bantuan pangan.
“Kita juga belum tahu pasti karena saat ini tertunda lagi pengiriman stok dari Jawa, yang ada sekarang baru setengah dari jumlah kuota,” imbuhnya. ( JIP/MS )