WAIKABUBAK, MENARASUMBA.COM – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH meminta dukungan pers untuk memublikasi berbagai kondisi yang ada di kabupaten itu.
Hal tersebut disampaikannya kepada sejumlah awak media usai menghadiri Diskusi Publik dan Gerai Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat, Selasa (31/10//2023).
“Saya minta tolong teman-teman media tidak usah sungkan-sungkan, ada hal yang perlu diinfokan silahkan,” ucapnya di hadapan para wartawan.
Bupati Yohanis Dade mengatakan hal itu menanggapi rilis data SIMPel Ombudsman RI yang menyebut jika akses masyarakat terhadap layanan publik di kabupaten ini terkategori rendah.
Karena itu ia menandaskan, apabila ada hal yang dibutuhkan untuk bahan publikasi, pemda senantiasa siap jika diperlukan oleh para jurnalis.
Pihaknya juga berharap agar terbangun komunikasi yang sifatnya masukan atas kebijakan dan langkah yang semestinya dilakukan terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Berbagai permasalahan ketertinggalan di daerah ini, lanjut bupati, silahkan disampaikan secara terbuka terutama di lingkup jajaran birokrasi.
“Sampaikan secara jujur, kalau memang belum bisa dilakukan bilang belum bisa, kendalanya dimana disampaikan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, toh pada akhirnya semua tahu,” ujar bupati.
Dikatakan Yohanis Dade, sebenarnya ketika memasuki tahun 2022 kondisi telah membaik, namun sayangnya perkembangan itu tidak terekspose di media.
Ia menandaskan, perlu ada transparansi, keterbukaan sehingga masyarakat bisa mengikuti apa yang telah dibuat pemerintah.
“Cuma kekurangan kami di protokol tidak pernah ekspose dan hanya jadi konsumsi birokrasi, yang berakibat rakyat tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya pula.
Untuk bisa keluar dari permasalahan itu pihaknya akan membangun kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, serta bersinergi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Ia juga bersyukur, dari hasil evaluasi tahun 2023 minggu kemarin, standar pelayanan minimal telah dilampaui dan menempatkan Sumba Barat pada urutan pertama disusul pemprov NTT di posisi kedua.
Yang paling utama, sebut bupati, saat ini terobosan-terobosan pada tataran perangkat daerah sudah menunjukkan perubahan yang positif.
“Puji Tuhan dalam waktu begitu singkat kita bisa keluar dari persoalan itu, dan salah satu parameternya kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalaupun ada beberapa kekurangan ya tentu kami terima,” tambahnya.
Karena itu akan dijadwalkan pada waktu tertentu silahturahmi bertajuk coffee morning antara pemda dan insan pers.
Bupati mengakui pentingnya tugas, fungsi, dan keberadaan pers sebagai salah satu tonggak utama untuk menyampaikan informasi publik.
“Mana orang tahu apa yang saya buat, sekalipun itu kasat mata ada perubahan. Ya sebatas kita lihat di sini tapi orang luar kan tidak tahu,” pungkasnya. ( JIP/MS )
