JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Kasus dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang menyeret anggota polisi di wilayah hukum Polda NTT disikapi serius sejumlah lembaga.
Salah satunya dilontarkan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia.
“Kami serius kawal kasus mafia BBM ini termasuk mutasi dadakan terhadap 14 anggota Satreskrim Polresta Kupang yang berhasil mengungkap persoalan mafia BBM di NTT,” tegas Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, Jumat (26/07/024).
Sebagai wujud komitmen, pihaknya akan melaporkan oknum anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT dan beberapa anggota polisi yang diduga melindungi mafia BBM tersebut ke KPK, Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi III DPR RI.
Laporan itu mencakup kinerja Propam Polda NTT dalam penanganan kasus mafia BBM yang diduga dibekingi oknum anggota Tipidter Krimus Polda NTT, serta mutasi berjamaah anggota Reskrim Polresta Kupang.
“Ada ketidakseriusan dalam penanganan anggota polisi yang diduga jadi beking mafia BBM, kecurigaan terhadap pemberian gratifikasi, serta maladministrasi di tubuh Polda NTT atas mutasi berjamaah anggota Satreskrim Polresta Kupang,” jelasnya.
Pihaknya meminta Kapolri dan Kapolda NTT harus bertanggungjawab atas mutasi besar-besaran di tengah gencarnya anggota Polresta Kupang menyelidiki kasus mafia BBM.
Gabriel juga berharap agar lembaga terkait dapat melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi.
“Kasus mafia BBM dan mutasi berjamaah ini adalah masalah serius yang perlu dibahas oleh Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan Kapolda NTT,” imbuhnya.
Dugaan penyelundupan BBM ke wilayah perbatasan hingga ke negara Timor Leste yang dibekingi oknum polisi
Pegiat HAM yang juga Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyebut, ada aktor intelektual yang jadi dalang dan harus dibongkar.
Jauh sebelum itu, KOMPAK Indonesia telah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap pelaku dan aktor intelektual mafia BBM di NTT.
“Jaringan mafia BBM yang dibekingi oknum aparat penegak hukum harus ditangkap dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
Untuk membersihkan NTT dari jaringan mafioso penyelundupan BBM bersubsidi KOMPAK Indonesia menyerukan tiga poin tuntutan.
Pertama, meminta Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan memproses hukum semua pelaku yang terlibat dalam kasus mafia BBM bersubsidi yang diduga diselundupkan ke negara Timor Leste dan perbatasan RI – RDTL untuk kepentingan proyek.
“Sesuai pengakuan para pengepul, aktor intelektual yang diduga kuat dibekingi oknum polisi di bagian Krimsus Polda NTT segera ditangkap,” ucap Gabriel.
Kedua, mendesak KPK RI untuk menangkap dan memproses hukum pemberi dan penerima gratifikasi hasil mafia BBM bersubsidi yang diselundupkan ke Timor Leste dan beredar di wilayah NTT.
“Ketiga, kami mengajak solidaritas seluruh rakyat NTT serta pers untuk mendukung presiden dan KPK RI dalam membongkar tuntas jaringan mafia penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste dan peredaran ilegal di NTT,” pungkasnya. ( TAP/MS )
