TAMBOLAKA,MENARASUMBA.COM – Ketua Yayasan Tunas Timur, Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut, M.Th, M.Pd.K membantah tudingan mark up data siswa pada salah satu sekolah di lembaga itu untuk menggelembungkan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Rabu (31/07/2024) di kediamannya.
Salah satu sosok bakal calon bupati SBD yang familiar dengan panggilan SLD ini mengatakan, sesuai pemberitaan media, telah terjadi penggelembungan data siswa di SMK Iya Tekki, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat.
“Menurut berita tersebut, penggelembungan dilakukan atas perintah anak saya Debora Lende selaku sekretaris yayasan. Padahal anak saya bukan pengurus yayasan,” timpalnya.
Ia menyebut, tuduhan itu adalah fitnah dan upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya bersama keluarga.
Menurut SLD, pihak yayasan hanya berhak antara lain memastikan kepemilikan tanah, memastikan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, mengadakan serta menjaga kepemilikan aset yayasan seperti gedung dan sarana pendidikan.
Yayasan juga bertanggungjawab untuk mendorong mutu yang berdampak terhadap masyarakat sekitar, serta kemandirian juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan diinput melalui akun yayasan yang disetujui oleh dinas P dan K provinsi.
“Untuk urusan administrasi umum dan administrasi keuangan serta pengelolaan dapodik dan arkas adalah kewenangan sekolah,” terangnya lagi.
Dalam struktur Yayasan Tunas Timur hanya ia dan istrinya saja yang terlibat sebagai pengurus.
“Istri saya betul sebagai pembina, dan saya sebagai ketua umum. Terus apa masalahnya? Tidak ada aturan yang melarang dan itu hal lazim,“ tutur SLD.
Sangat tidak benar jika dikatakan pengurus yayasan adalah satu keluarga sehingga mudah memerintah sekolah untuk menambah atau mengurangi jumlah siswa.
Berita itu hanya isapan jempol belaka karena sama sekali tidak ada bukti apa pun yang mendasari tudingan tersebut.
Ia menduga hal itu sengaja dilakukan di tengah persaingan politik yang kian memanas pasca penetapan hasil pemilu legislatif dimana anaknya terpilih sebagai anggota DPRD provinsi.
Apalagi tahapan pilkada sudah dimulai yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang, dan dirinya juga masuk bursa bakal calon.
“Berita fitnah ini sengaja dihembus untuk konsumsi publik yang menyudutkan saya dan keluarga,” tandasnya.
Bahkan lebih fatal, ada selentingan yang beredar di ruang publik menyebut dirinya sementara menjalani pemeriksaaan jaksa karena penyalahgunaan dana BOS.
Karena itu SLD meminta agar oknum yang dengan sengaja telah menyebar fitnah terhadap ia dan keluarganya untuk menghentikan segala bentuk provokasi apa pun.
“Ini adalah karakter buruk, dan jika masih diteruskan kami akan tuntut balik karena sebagai warga negara RI kami juga punya hak sama di mata hukum,” sebutnya.
Ia menyebut, banyak persoalan terkait kerugian negara di daerah ini yang didiamkan begitu saja, luput dari perbincangan publik dan pemberitaan media.
Justru sasaran perhatian lebih banyak mengarah ke Yayasan Tunas Timur dengan sejumlah sekolah yang bernaung di bawah lembaga tersebut.
“Saya heran, pungutan uang sekolah yang jumlahnya 50 ribu per bulan diributkan sedangkan sekolah lain yang mengutip hingga 200 ribu per bulan, termasuk di sekolah negeri kok aman-aman saja,” katanya dengan nada kecewa.
SLD menandaskan, pemberitaan yang sudah menyerempet persoalan hukum semestinya dielaborasi dengan data valid dan akurat yang berasal dari narasumber terpercaya.
Pihaknya juga berharap agar publik membaca dan bisa menganalisa aktualitas berita yang disajikan.
“Saya juga minta teman-teman media jangan sebarluaskan informasi yang tidak akurat. Menyampaikan sesuatu tanpa bukti adalah fitnah yang sangat merugikan nama baik kita,’ pungkasnya. ( JIP/MS )
