DENPASAR, MENARASUMBA.COM – Satu terobosan jitu mengatasi persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) warga SBD di rantauan dilakukan Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali.
Kepengurusan IKSBD di bawah kepemimpinan Samuel Sairo Kalumbang menyambut baik program tertib Adminduk yang dicanangkan Pemda SBD.
Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST (tengah) diapit Ketua IKSBD Bali dan istri. ( Istimewa )
Alhasil, Perjanjian Kerja Sama (PKS) disepakati dengan penandatanganan naskah oleh Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Ketua IKSBD Bali, Samuel Sairo Kalumbang beberapa waktu lalu.
Kepada media ini usai seremonial penandatanganan PKS tersebut, Samuel Sairo Kalumbang menegaskan komitmennya mendukung segala bentuk kerja sama dengan Pemda SBD terlebih yang menyangkut kepentingan warga perantau di Bali.
“Kami berterima kasih kepada Ibu Bupati yang berkenan hadir untuk melihat sendiri dan mengadvokasi hal-hal terkait administrasi kependudukan warga SBD di Bali,” ujarnya.
Karena itu, seluruh jajaran pengurus IKSBD Bali sepakat dalam satu komitmen menyukseskan program Pemkab SBD yang menyangkut administrasi kependudukan.
Hal ini pula, kata dia, merupakan wujud tanggung jawab untuk mengakomodir berbagai kepentingan warga perantau asal SBD yang ada di Bali, untuk tertib administrasi kependudukan.
Samuel menyebut, persoalan data Adminduk warga perantau asal SBD merupakan salah satu hal krusial yang juga jadi prioritas utama program kerja IKSBD Bali.
“Ini jadi tantangan tersendiri bagi kami karena arus kedatangan warga SBD ke Bali tergolong tinggi dibanding daerah lain,” ungkap Samuel.
Pihaknya berterima kasih karena ada “gayung bersambut” untuk bersama-sama memecahkan persoalan administrasi kependudukan warga rantau asal SBD di Bali.
Dengan ditandatanganinya PKS ini, katanya lebih lanjut, sebagian dari persoalan warga SBD yang ada di Bali sudah terjawab.
“Yang paling krusial adalah data kependudukan warga karena banyak juga yang merantau tanpa bekal identitas,” tutupnya. ( JIP/MS )
