KODI UTARA, MENARASUMBA.COM – Persoalan kinerja perangkat di Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, SBD menjadi alasan utama tidak diakomodirnya lagi sejumlah pejabat desa yang lama.
Ujungnya, perangkat desa lama pun berupaya menggagalkan acara pelantikan perangkat desa baru yang hendak dilantik.
Alotnya seremonial pelantikan perangkat Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, SBD membuat kegiatan ini baru dapat dituntaskan pada pukul 13.20 WITA Jumat 17 Februari 2023.
Di tengah aksi protes sejumlah perangkat desa lama, Kepala Desa Kadu Eta, Pati Nundu bergeming melakukan pelantikan yang dihadiri pimpinan dan anggota TNI-POLRI tingkat kecamatan, serta tokoh masyarakat dan warga desa setempat.
Dalam pantauan sejumlah awak media, Camat Kodi Utara Heribertus Hakalolu, S.Sos tidak menghadiri kegiatan yang berlangsung dalam situasi tegang ini.
Kades Pati Nundu yang ditemui usai acara pelantikan menjelaskan, perangkat desa lama diberhentikan karena tidak memiliki kinerja yang diharapkan bisa menunjang roda pemerintahan.
“Tanpa mengesampingkan syarat administrasi dan usia, saya juga harus melihat kapasitas kinerja supaya program desa yang tercantum dalam visi-misi bisa terwujud,” terangnya.
Dikisahkan Pati Nundu, setelah memangku jabatan kepala desa ia melihat ada persoalan terkait kinerja perangkat yang dinilainya bermasalah.
Ia menyebut, selama enam tahun menjabat tidak satu pun dokumen desa yang dikerjakan, seperti data penduduk dan administrasi desa lainnya.
Menyikapi hal ini dirinya pun sudah memanggil, memberi pemahaman, dan meminta untuk segera membenahi konduite yang kurang baik tersebut.
Dirinya kemudian memberi toleransi waktu selama 1 bulan untuk segera memperbaiki kinerja sesuai tupoksi masing-masing namun tidak menampakkan perubahan apa pun.
“Saya minta tolong garap data penduduk dan dokumen administrasi lain menyangkut desa. Sebulan berselang saya panggil tapi tidak satu pun yang dapat dikerjakan,” ujar Pati Nundu.
Hal lain yang dikemukakan Kades Pati Nundu adalah disiplin dalam berkantor dan seringnya perangkat lama ini tidak berseragam dinas.
Dalam melaksanakan tugas, ungkapnya lebih lanjut, lebih banyak mengenakan kain dengan parang terselip di pinggang.
“Ketika ditegur soal tata cara berpakaian ini saya malah dituding telah menghina mereka,” akunya pula.
Persoalan cukup mengganggu yang membuatnya berbulat tekad mereshuffle struktur perangkat dusun misalnya, setoran pajak yang tertunggak selama 2 tahun berturut-turut.
Padahal fakta di lapangan warga telah menuntaskan kewajiban melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) namun tidak disetor seluruhnya ke kas negara.
“Lalu apakah saya harus menutup mata dan tetap mengangkat perangkat desa dengan konduite bermasalah? Kasihan masyarakat yang sudah menaruh harap terhadap perubahan wajah pelayanan pemerintahan di desa ini,” pungkasnya. ( TIM/MS )
