JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Telah beredar pemberitaan media terkait Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
RUPS LB ini disebut bermuatan skenario akan kembali mengangkat para pejabat Bank NTT yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi Bank NTT untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 di NTT.
“Karena itu wajib hukumnya dikawal ketat oleh semua penggiat anti korupsi dan pers berintegritas baik di NTT maupun tingkat nasional,” ujar Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa, Rabu (13/11/2024).
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. ( Ist )
Menurutnya, fakta membuktikan bahwa Penjabat Gubernur NTT lebih sibuk cawe-cawe politik Pilkada 2024 dan Bank NTT serta mengabaikan sejumlah persoalan krusial di NTT.
“Ada darurat bencana, darurat human trafficking, dan darurat korupsi BBM subsidi,” sebut dia.
Bahkan di tubuh bank itu sendiri ada kasus tipikor MTN 50 miliar, kredit macet 100 miliar, dan perampokan dana 1,5 miliar yang digunakan Pemprov NTT untuk talangi peringatan hari lahir Pancasila di Ende tahun 2022.
Terpanggil nurani untuk selamatkan NTT terutama rakyat wong cilik voice of the voicelesss yang menjadi korban human trafficking dan hak-hak ekosob dirampok kaum kuat kuasa dan kuat modal yang dibekingi oknum-oknum pejabat APH maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyatakan sikap.
Pertama, mendesak Mendagri Jenderal Pol (Purn) Prof Dr Tito Karnavian segera copot Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto dan mengangkat pejabat baru yang berintegritas, bebas dari praktek KKN, setia pada nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa Penjabat Gubernur NTT, Sekda NTT, dan mantan komisaris utama, direktur utama beserta jajarannya yang terlibat perkara tindak pIdana korupsi Bank NTT.
“Ketiga, mengajak solidaritas penggiat anti korupsi, pers, tokoh agama, dan lintas iman NTT untuk menyelamatkan NTT dari praktik KKN berjamaah, perampokan uang rakyat dari Bank NTT, darurat human trafficking, dan perampokan hak-hak ekosob rakyat NTT melalui BBM bersubsidi,” pungkas Gabriel. ( TAP/MS )
