TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pemerintah Kabupaten SBD tidak alergi terhadap kritik.
Penjabat Sekda SBD, Drs Edmundus Norbertus Nau menyampaikan hal tersebut, Jumat (14/03/2025).
“Kritik sangat dibutuhkan sebagai asupan koreksi untuk perbaikan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan birokrasi,” kata Edmundus.
“Jadi pemerintah tidak alergi untuk dikritisi oleh semua pihak atau pun lewat publikasi informasi media supaya diketahui publik,” sambungnya.
Ia menyebut, ada hal yang harus dipublikasi untuk diketahui khalayak.
Namun, kata dia lagi, ada hal yang sebelum jadi terang persoalannya tidak bisa dipublikasi agar tidak menjadi polemik liar karena ditanggapi dengan beragam spekulasi.
“Berspekulasi ini kan kita mencerna dengan pola pikir masing-masing. Syukur kalau dia murni saja tapi kalau sudah banyak tendensi ini kan tidak bagus,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan surat pemberitahuan yang bocor ke awak media dan kemudian ada pihak menganggap telah terjadi hal krusial.
Padahal soalnya sepele, hanya butuh klarifikasi para ASN untuk hal yang sifatnya administratif.
Dalam tata etika birokrasi surat tersebut hanya jadi konsumsi intern dan bagian dari rahasia pekerjaan dan rahasia jabatan.
“Bukan berarti tidak boleh dipublikasi, tapi tunggu waktunya karena BPK saja tidak akan memublikasi sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan (LHP),” ujar Edmundus.
“Begitu sudah jadi LHP maka akan diumumkan secara nasional dalam sebuah website BPK agar diketahui semua pihak,” tambahnya.
Semua pihak harus paham jika masing-masing organisasi punya sistem dan etika yang melekat termasuk institusi pers, katanya lagi.
Lain halnya jika sudah berstatus paripurna maka dengan sendirinya akan menjadi konsumsi publik.
“Sekali lagi tidak alergi untuk dipublikasi dan diketahui publik. Tapi harus dipilah karena kita bekerja dalam sistem pemerintahan yang di dalamnya melekat kode etik,” pungkasnya. ( JIP/MS )
